Agar Anak Miskin Terus Sekolah

 

Dianing Widya, novelis, pegiat sosial di Spirit Kita, @dianingwy

Nelson Mandela berujar bahwa pendidikan adalah senjata ampuh untuk menguasai dunia. Kata-kata mantan Presiden Afrika Selatan itu menegaskan betapa pentingnya pendidikan dalam mengubah hidup manusia, bahkan bangsa.  Bangsa yang maju menandakan setiap warganya bisa mengakses pendidikan dengan baik, termasuk anak miskin sekali pun.

Di Indonesia, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak, seperti digariskan di pasal 31 UUD 1945. Tapi, masalahnya, apakah semua anak di Indonesia sudah bisa mengakses pendidikan. Di atas kertas, sekolah memang gratis, tetapi di lapangan masih banyak ditemukan “iuran” yang harus dibayar siswa ke sekolah. Mulai dari uang masuk sekolah, uang seragam, buku, uang ujian, hingga iuran-iuran “bernilai kecil” yang seringkali membuat orangtua miskin terpaksa menyuruh anaknya berhenti sekolah.

Sebentar lagi, misalnya, pasca ujian nasional SMP ini, orang siswa siswa akan dihadapkan oleh beragam keperluan, mulai dari perpisahan hingga pendaftaran ke sekolah lanjutan. Semua itu ada nilai rupiah yang harus dikeluarkan oleh siswa. Itu belum lagi bagi mereka yang lulus SMA, biaya yang dikeluarkan orang tua siswa untuk masuk perguruan tinggi, biayanya lebih besar.

Bagi orang tua siswa mampu, tentu saja biaya-biaya itu tak masalah. Bahkan mereka rela mengeluarkan biaya lebih besar untuk mendapatkan pendidikan terbaik untuk anaknya. Masalahnya akan mengganjal bagi orang tua tak mampu alias miskin. Akhirnya, tak sedikit dari anak-anak miskin menjadi putus sekolah.

Sekolah seolah merasa sah saja mengutip ini-itu dari orang tua siswa, dengan berbagai alasan, seperti terlambatnya pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS), kecilnya dana BOS, dan sebagainya. Bahkan, untuk pembangunan fisik pun, sekolah menarik iuran dari siswa, misalnya untuk bikin pagar, musalla, taman, bahkan ruang kelas. Padahal, seharusnya itu semua tanggungjawab pemerintah. Lain halnya kalau sekolah swasta.

Sekolah swasta pun, seharusnya, juga memberi perhatian pada anak-anak miskin. Negara tetap hadir di sana, misalnya, dengan membuat aturan setiap sekolah swasta wajib menyediakan 20 persen bangku untuk anak-anak miskin dengan biaya murah, bahkan gratis. Sekolah swasta bisa menerapkan subsidi silang untuk bisa menampung anak-anak miskin. Sehingga anak-anak miskin tetap bisa mendapatkan pendidikan yang bagus.

Tak hanya itu, negara juga perlu beperan untuk mengawasi agar sekolah tidak melanggar hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan. Misalnya, melakukan pengawasan yang cukup terhadap kebijakan sekolah, terutama yang berkaitan dengan biaya, agar tidak membebani siswa tak mampu. Setiap pungutan jangan dilepas secara sepihak kepada sekolah tapi harus mendapat izin dari pimpinan daerah dan dibahas oleh dewan perwakilan rakyat.

Selain itu, aparat pemerintah juga perlu turun ke kampung-kampung miskin dan mencari anak-anak miskin yang putus sekolah. Jangan sampai ada di antara mereka yang karena tidak ada biaya lalu tidak bisa sekolah. Sebab, seperti diketahui, meskipun di sebagian tempat dan tingkatan pendidikan, biaya sekolah gratis, namun ada juga orang tua yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pendukung agar anak mereka bisa sekolah.

Negara harus hadir dan memiliki tanggungjawab besar terhadap pendidikan anak-anak miskin. Sebab, sekolahlah harapan satu-satunya agar mereka bisa mengubah nasib dan keluar dari jebakan kemiskinan. Dengan sekolahlah – seperti kata Nelson Mandela di atas –mereka memiliki senjata untuk menguasai dunia.  ***

Dimuat di Koran Tempo edisi 12 Mei 2015